Indonesia telah meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi dasar dan sanitasi yang lebih baik di wilayah perkotaan, namun upaya-upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi yang dikelola secara aman. Pemerintah Indonesia saat ini berfokus pada kawasan perkotaan untuk membantu meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar dan sanitasi yang lebih baik. Namun, capaian akses sanitasi masih lebih rendah dari target. Untuk meningkatkan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempersiapkan Citywide Inclusive Sanitation Indonesia Services Project/ Sanitasi Aman Perkotaan (CWISI/CSIP-Sanimantap) dengan pendanaan dari Bank Dunia. CSIP-Sanimantap akan membiayai peningkatan infrastruktur dan layanan sanitasi. Di bawah CSIP-Sanimantap, Pemerintah Kota Surakarta melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Surakarta yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta, berencana mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sarana penunjangnya. Salah satu sarana penunjang IPLT yaitu jalan operasional menuju area IPLT yang berada di dalam area Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Putri Cempo. Proyek ini didukung oleh Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah, menggunakan pembiayaan Bank Dunia, sehingga dengan demikian harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia dan persyaratan Bank Dunia. Rencana Pelebaran Jalan Operasional IPLT (“Proyek”) ini merupakan pelebaran dari jalan operasional yang sudah ada dengan lebar 3 meter, yang akan diperlebar menjadi 6 meter dengan lebar bahu jalan masing-masing 0,5 meter, sehingga total pelebaran menjadi 7 meter sepanjang 525 meter. Jalan eksisting yang akan dilebarkan berada di atas lahan TPA Putri Cempo yang berlokasi di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dalam perencanaannya, Proyek ini kemungkinan berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan dan sosial, baik positif atau negatif. Potensi dampak dari komponen lingkungan dan sosial juga dibahas di dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sedang disusun, yang melingkupi bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak tersebut. Namun, diperlukan kajian sosial untuk memastikan bahwa lahan yang akan digunakan berstatus “clean and clear” sesuai dengan persyaratan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Framework, ESF) Bank Dunia. Untuk itulah, dokumen kajian sosial ini dipersiapkan.

Kota Surakarta atau biasa dikenal dengan Kota Solo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah. Kota Surakarta memiliki luas area sebesar 46,72 km2 dengan lima kecamatan, meliputi Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari, dan 54 kelurahan. Kota Surakarta menjadi kota dengan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami tren positif. Dilansir dari laman resmi Kota Surakarta, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta adalah 5,6-5,9%. Angka tersebut melampaui nilai rata-rata nasional sebesar 5,31% dan melebihi tingkat pertumbuhan yang dapat dicapai oleh Provinsi Jawa Tengah pada keseluruhan. Kota Surakarta memiliki beragam potensi yang turut andil dalam pertumbuhan ekonominya, meliputi: sektor jasa perdagangan atau retail, jasa pariwisata dari hotel, restoran, budaya, hiburan, hingga jasa pendidikan. Dari segi jumlah penduduk, Kota Surakarta mengalami peningkatan penduduk yang tidak terlalu signifikan, dari sebesar 522.728 jiwa pada tahun 2022 dibandingkan dengan sebesar 523.008 jiwa pada tahun 2023 (BPS Kota Surakarta, 2022 dan 2023). Namun pada segi pendatang, sektor pariwisata di Kota Surakarta menjadi pilihan populer bagi para wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara. Kota Surakarta yang dikenal dengan produksi batik yang memiliki ciri khas tersendiri sehingga diminati masyarakat baik dari lokal maupun mancanegara. Pertumbuhan ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, dan wisatawan pendatang, berkorelasi pada bertambahnya tingkat konsumsi daerah, dan juga tingkat kebutuhan akan sanitasi dan pengelolaan limbah yang baik. Saat ini, Kota Surakarta sudah memiliki beberapa fasilitas pengolahan air limbah yang dikelola oleh Perumda Air Minum Toyawening Kota Surakarta, meliputi: Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Semanggi, IPAL Pucangsawit, IPAL Mojosongo dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Putri Cempo. Secara eksisting, pengelolaan lumpur tinja di Surakarta terbagi dalam beberapa sistem, di antaranya sistem jaringan off-site Perumda Air Minum Kota Surakarta menggunakan IPLT dan sistem on-site yang meliputi septictank rumah tangga, dan IPAL Komunal. Selain itu, pengelolaan air limbah juga dilakukan dengan Program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2). Pengelolaan di masa depan akan meliputi 2 sistem yaitu pipe/sewerage system dengan cakupan 30%, dan on-site system, seperti tangki septik, IPAL Komunal, dan MCK dengan cakupan 70%. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan air limbah yang sudah ada di Kota Surakarta, dengan sasaran peningkatan kapasitas dari IPLT Putri Cempo. IPLT Putri Cempo, terletak di Jatirejo RT. 06 RW. 11, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Surakarta, yang berada di dalam kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Putri Cempo dan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang sudah beroperasi hingga saat ini. Lahan IPLT seluas 1,1 Ha hanya menggunakan sebagian kecil dari wilayah TPA Putri Cempo dengan total luas 17 Ha. Pada awal pembangunannya tahun 2006, IPLT Putri Cempo memiliki kapasitas sebesar 26 m3/hari dengan sistem manual. Fasilitas IPLT terdiri dari bak pengumpul, kolam anaerob 1 dan 2, kolam maturasi dan bangunan Sludge Drying Bed. Kemudian pada tahun 2015 dilakukan pengembangan peningkatan kapasitas (uprating) menjadi 45 m3/hari. Namun sejak 2021, kapasitas ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, yaitu dengan rata-rata jumlah lumpur tinja yang masuk ke IPLT Putri Cempo sebesar 95 – 105 m3 per hari. Permasalahan lain yang ditemui pada IPLT Putri Cempo adalah tidak maksimalnya pengolahan dari awal hingga hasil akhir, kerusakan jaringan dan infrastruktur lingkungan yang kurang tertata, serta sistem pengolahan yang masih dilakukan secara konvensional sehingga pengolahan lumpur tinja kurang maksimal. Sesuai penjelasan di atas, IPLT Putri Cempo kembali membutuhkan peningkatan kapasitas untuk menunjang fungsinya. Proyek Pengembangan IPLT Putri Cempo secara spesifik akan meningkatkan kapasitas IPLT menjadi 200 m3/hari, untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk dan penambahan cakupan layanan lumpur tinja terjadwal sampai dengan 20 tahun ke depan. Upaya ini akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama Perumda Air Minum Kota Surakarta agar IPLT Putri Cempo mampu menampung sesuai kebutuhan dan mewujudkan IPLT dengan nilai effluent yang dapat memenuhi persyaratan baku mutu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran pencapaian akhir Proyek ini adalah untuk menangani permasalahan lumpur tinja serta mendukung pembangunan Kota Surakarta yang memanfaatkan sisa-sisa pengolahan lumpur tinja menjadi nilai ekonomi lebih. Pelaksanaan Proyek Pengembangan IPLT Putri Cempo memiliki konsep Smart Treatment dan Green Construction, dengan metode pelaksanaan yang berbasis teknologi dan pembangunan berkelanjutan, sesuai dengan Visi dan Misi Kota Surakarta yang Modern sebagai berikut:1) memenuhi persyaratan teknis, yaitu dokumen lengkap, dilaksanakan efektif dan aman;2) memenuhi persyaratan ekonomis, yaitu biaya ekonomis, efisien dan wajar;3) memenuhi pertimbangan non teknis, yaitu bisa diterapkan dengan catatan tidak bertentangan dengan lingkungan dan rekomendasi pemberi tugas; serta4) merupakan pilihan alternatif terbaik, yaitu pertimbangan terbaik manajemen dan tetap ekonomis. Proyek ini disiapkan dengan mengacu kepada Kerangka Lingkungan dan Sosial (Environment and Social Framework – ESF) Bank Dunia. Standar Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Standard – ESS) 10 dari ESF Bank Dunia tentang Pelibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi mensyaratkan disusunnya dokumen Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Engagement Plan – SEP) untuk memastikan terlaksananya pelibatan pemangku kepentingan secara inklusif dan efektif dalam pengelolaan risiko dan dampak lingkungan dan sosial dari Proyek, termasuk melalui kegiatan konsultasi yang bermakna. Dokumen SEP disiapkan secara proporsional dengan sifat dan skala proyek serta potensi risiko dan dampak lingkungan dan sosialnya. Dokumen SEP juga dapat berkontribusi terhadap rancangan Proyek melalui pelibatan calon pengguna layanan IPLT Putri Cempo