Indonesia telah meningkatkan akses terhadap layanan sanitasi dasar dan sanitasi yang lebih baik di wilayah perkotaan, namun upaya-upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan akses terhadap sanitasi yang dikelola secara aman. Pemerintah Indonesia saat ini berfokus pada kawasan perkotaan untuk membantu meningkatkan akses terhadap sanitasi dasar dan sanitasi yang lebih baik. Namun, capaian akses sanitasi masih lebih rendah dari target. Untuk meningkatkan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempersiapkan Citywide Inclusive Sanitation Indonesia Services Project/ Sanitasi Aman Perkotaan (CWISI/CSIP-Sanimantap) dengan pendanaan dari Bank Dunia. CSIP-Sanimantap akan membiayai peningkatan infrastruktur dan layanan sanitasi.
Di bawah CSIP-Sanimantap, Pemerintah Kota Surakarta melalui Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Kota Surakarta yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Surakarta, berencana mengembangkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan sarana penunjangnya. Salah satu sarana penunjang IPLT yaitu jalan operasional menuju area IPLT yang berada di dalam area Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA) Putri Cempo. Proyek ini didukung oleh Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Tengah, menggunakan pembiayaan Bank Dunia, sehingga dengan demikian harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia dan persyaratan Bank Dunia.
Rencana Pelebaran Jalan Operasional IPLT (“Proyek”) ini merupakan pelebaran dari jalan operasional yang sudah ada dengan lebar 3 meter, yang akan diperlebar menjadi 6 meter dengan lebar bahu jalan masing-masing 0,5 meter, sehingga total pelebaran menjadi 7 meter sepanjang 525 meter. Jalan eksisting yang akan dilebarkan berada di atas lahan TPA Putri Cempo yang berlokasi di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta.
Dalam perencanaannya, Proyek ini kemungkinan berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan dan sosial, baik positif atau negatif. Potensi dampak dari komponen lingkungan dan sosial juga dibahas di dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sedang disusun, yang
melingkupi bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak tersebut. Namun, diperlukan kajian sosial untuk memastikan bahwa lahan yang akan digunakan berstatus “clean and clear” sesuai dengan persyaratan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Framework, ESF) Bank Dunia. Untuk itulah, dokumen kajian sosial ini dipersiapkan.
